Umum

Harga Kian Mahal, Pemerintah Kaji Subsidi BBM Khusus untuk Nelayan dan Industri Tangkap Ikan

360
×

Harga Kian Mahal, Pemerintah Kaji Subsidi BBM Khusus untuk Nelayan dan Industri Tangkap Ikan

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI: Pemerintah sedang mengkaji harga BBM khusus untuk nelayan atau pelaku industry penbangkap ikan berukuran 30 GT hingga 200 GT. (IST)

INVESTORBISNIS.COM – Pemerintah terus memberikan perhatian pada sektor perikanan. Saat ini tengah dikaji formulasi pemberian harga khusus untuk bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal nelayan atau pelaku industri penangkap ikan berukuran 30 gross tonnage (GT) hingga 200 GT atau kapal industri berukuran sedang ke besar.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan mengenai skema harga khusus tersebut masih belum menghasilkan keputusan final.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

Sebab masih dalam tahap merumuskan sejumlah alternatif untuk besaran harga yang akan diberikan.

Sebagai catatan, lonjakan harga BBM non-subsidi untuk nelayan industri disebut telah mencapai di atas Rp 25 ribu per liter.

“Dia (nelayan industri akan) diberikan harga khusus. Ada beberapa alternatif [pembahasan] tapi belum diputuskan,” kata Trenggono ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, dikuti dari Bloomberg, Senin (13/7/2026).

Trenggono menyebut usulan ini muncul dari kalangan nelayan besar, khususnya pemilik kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT, yang menginginkan harga BBM lebih terjangkau dibandingkan harga yang berlaku saat ini.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri KKP tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjelaskan selama ini kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT menggunakan BBM industri dengan harga yang berlaku secara umum.

Kondisi ini dinilai membebani pelaku usaha karena biaya bahan bakar mencapai sekitar 70% dari total biaya operasional kapal.

“Selama ini kan mereka berlaku harga BBM industri, yang sudah berlaku umum. Karena dengan harga itu, makanya mereka bebannya makin berat, karena 70 persen operasional kapal ini kan di BBM. Makanya pemerintah sekarang justru menjembatani, ingin supaya mereka tetap bisa operasional,” jelasnya.

READ  Bluebird Cetak Kinerja Terbaik Sejak Era Ride-Hailing, Pendapatan Tumbuh 13,2%

Meski begitu, kata Latif pemerintah saat ini masih menghitung formula harga yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Adapun hasil pembahasan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Pemerintah menghitung dengan kemampuan yang ada, dan tentu juga sesuai nanti [bagaimana di lapangan], nah tadi ini baru kita coba memberikan, dan dalam waktu satu minggu ini mudah-mudahan akan ada hasil,” kata Latief.

Sementara itu, diemui pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah juga sedang menghitung kebutuhan dan ketersediaan BBM bagi nelayan hingga akhir tahun.

Menurut dia, kebutuhan tambahan BBM untuk sektor perikanan diperkirakan mencapai sekitar 400 ribu kiloliter.

“Jadi, ini kita lagi (masih) menghitung berapa kebutuhan untuk penelayan dan juga bagaimana ketersediaan BBM sampai akhir tahun. Jadi, yang untuk nelayan kita butuh sekitar 400 ribu kilo liter lagi. (Sementara) Harga belum diputuskan,” kata Yuliot. (MEJ)