INVESTORBISNIS.COM – Tema FESyar tahun ini adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital.”
Khofifah menyebut jika tema yang diangkat relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini.
“Ekonomi syariah terus berkembang. Tugas kita sekarang adalah memastikan perkembangan tersebut semakin inklusif, terhubung dengan kegiatan ekonomi riil, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” Khofifah mengawali sambutannya.
Terlebih, lanjut dia, ekonomi syariah Indonesia juga semakin diperhitungkan secara global.
Dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026, Indonesia berada pada peringkat keempat dunia dalam pengembangan ekonomi Islam.
Di tingkat sektoral, Indonesia berada di peringkat pertama untuk modest fashion, serta peringkat ketiga untuk makanan halal dan sektor media dan rekreasi.
Lebih lanjut, pada tahun 2025, sektor halal value chain Indonesia tumbuh 6,21 persen secara tahunan.
“Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah memiliki keterhubungan yang semakin kuat dengan pangan, fesyen, pariwisata, perdagangan, UMKM, pesantren, industri kreatif, hingga sektor keuangan,” lanjutnya.
Namun, Khofifah mengingatkan jika pertumbuhan tersebut masih perlu diikuti dengan perluasan akses keuangan syariah.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia telah mencapai 43,07 persen, sementara indeks inklusinya baru 13,24 persen.
“Artinya, semakin banyak masyarakat yang memahami keuangan syariah, tetapi pemahaman itu belum sepenuhnya diikuti oleh penggunaan layanan keuangan Syariah,” tegasnya.
Menurut Khofifah, di sinilah sinergi dan transformasi digital menjadi penting. “Kita perlu menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau, mendekatkan pembiayaan kepada UMKM, serta membantu pelaku usaha halal memperluas pasarnya.,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, Jawa Timur memiliki modal yang sangat kuat untuk mengambil peran tersebut.
Pada semester I/2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa.
Jawa Timur juga berkontribusi 25,40 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,34 persen terhadap perekonomian nasional.
Kekuatan tersebut ditopang oleh basis UMKM, pesantren, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, makanan dan minuman, serta ekosistem halal.
“Karena itu, yang perlu kita bangun bukan hanya semakin banyak produk halal, tetapi halal value chain yang terintegrasi, mulai dari bahan baku, produksi, sertifikasi, pembiayaan, logistik, hingga pemasaran,” ungkapnya.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu mengakui fondasi ekosistem halal Jawa Timur juga terus berkembang.
Saat ini terdapat 22 Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), 804 destinasi pariwisata ramah muslim, serta 56 sentra dan kawasan halal.
Hasilnya terlihat dari semakin banyaknya produk yang memperoleh sertifikasi.
Hingga Agustus 2026, sebanyak 703.853 sertifikat halal telah diterbitkan dan mencakup sekitar 1,8 juta produk. Ini menjadi modal untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk Jawa Timur.
“Alhamdulillah, ikhtiar bersama tersebut baru saja mendapat apresiasi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Terbaik I Indonesia Halal Industry Awards atau IHYA 2026 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada kategori Lembaga Pemerintahan yang Memberikan Dukungan Program Halal, subkategori Pemerintah Daerah Provinsi,” jelas Khofifah, bangga.
Ia mengingatkan ke depan Jawa Timur tidak boleh hanya mengejar jumlah sertifikat, destinasi, atau kawasan halal.
Yang lebih penting adalah memastikan pelaku usaha terus didampingi setelah sertifikasi: mutu produknya meningkat, proses produksinya konsisten, akses pembiayaannya terbuka, dan pasarnya semakin luas.
“Halal harus menjadi bagian dari budaya mutu sekaligus sumber nilai tambah, sehingga Jawa Timur semakin kuat sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pariwisata halal nasional,” ingatnya.
Penguatan ekosistem halal juga perlu berjalan seiring dengan penguatan sektor keuangan syariah.
Nilai aset perbankan syariah di Jawa Timur mencapai Rp 93,71 triliun, dengan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 85,76 triliun.
“Potensi ini perlu semakin kita hubungkan dengan kegiatan ekonomi produktif, terutama untuk membantu UMKM, industri halal, dan pesantren meningkatkan kapasitas usaha serta memperluas pasar,” katanya.
Khofifah mengatakan, peluang pasar bagi produk Jawa Timur juga semakin terbuka.
Dalam Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur–Arab Saudi di Jeddah pada 24 September 2026, tercatat potensi transaksi lebih dari Rp 6,7 triliun.
Ini menunjukkan peluang bagi produk Jawa Timur untuk menjangkau pasar internasional, termasuk dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah. Namun, peluang pasar harus dijawab dengan kesiapan.
“Produk kita perlu memenuhi standar negara tujuan, memiliki kualitas yang konsisten dan pasokan yang berkelanjutan, serta memahami kebutuhan konsumen. Karena itu, pendampingan kepada pelaku usaha harus berlanjut dari sertifikasi hingga penguatan kapasitas produksi dan pemasaran,” ujarnya.
Transformasi digital dapat mempercepat upaya tersebut. Teknologi perlu kita manfaatkan untuk mempermudah akses pembiayaan, mempertemukan produsen dengan pembeli, meningkatkan efisiensi usaha, dan membantu UMKM naik kelas.
Ukurannya bukan sekadar semakin banyak pelaku usaha menggunakan teknologi digital, tetapi semakin besar nilai ekonomi yang dapat mereka ciptakan.
“Karena itu, melalui FESyar Regional Jawa 2026, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tiga agenda utama. Pertama, memperkuat halal value chain berbasis potensi daerah, dengan menghubungkan UMKM, pesantren, industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Kedua, memperluas akses pembiayaan dan pasar, agar pelaku usaha semakin mudah memperoleh pembiayaan syariah sekaligus menembus pasar nasional dan global. Ketiga, mengakselerasi transformasi digital, untuk meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi, dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Ketiga agenda tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, industri keuangan, dunia usaha, pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat,” pungkasnya. (OPI)
