INVESTORBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Strategi utama yang diusung adalah melalui pendekatan praktis penyelesaian hambatan investasi melalui Kanal Debottlenecking untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta yang mendominasi 90 persen aktivitas ekonomi nasional.
Purbaya mengatakan, pemerintah kini beralih dari sekadar pembenahan regulasi di atas kertas menuju penyelesaian masalah riil yang dihadapi investor di lapangan.
Pemerintah telah memperkuat basis legal upaya ini melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 yang membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) dengan fokus percepatan paket ekonomi, debottlenecking (penguraian hambatan) investasi, dan perizinan.
Satgas ini dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan menjabat sebagai salah satu wakil ketua.
“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” ujar Purbaya dikutip, Rabu (13/5/2026).
Hingga saat ini, Satgas P3-MPPE telah mencatat adanya 142 keluhan yang masuk melalui saluran resmi.
Sebanyak 83 kasus di antaranya telah dibahas melalui sidang yang terbuka bagi publik dan media guna menjamin transparansi.
Sebanyak 45 kasus telah berhasil diselesaikan sepenuhnya dan dalam kurun waktu enam bulan terakhir, satuan tugas ini telah mengamankan nilai investasi sekitar USD 25 miliar hingga USD 30 miliar.
Purbaya menjelaskan, Kemenkeu akan mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung reformasi struktural di berbagai sektor.
Salah satunya adalah revitalisasi industri tekstil melalui penyediaan likuiditas yang terjangkau lewat Eximbank guna memperbarui permesinan dan meningkatkan daya saing global.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan industri yang komprehensif, antara lain melalui insentif khusus bagi industri kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi melalui pajak ekspor bahan baku dan insentif bagi produk turunan CPO guna menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri.
Untuk mempermudah investor, pemerintah menyediakan saluran pelaporan melalui situs web khusus.
Purbaya juga menegaskan bahwa Satgas memiliki wewenang lintas kementerian untuk melakukan intervensi hukum jika ditemukan proses yang melambat di instansi tertentu.
“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” pungkas Purbaya. (awa)
