INVESTORBISNIS.COM – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
Komitmen itu dilakukan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan di Surabaya, belum lama ini.
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi lintas sektor antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bank BTN.
Dalam kegiatan kolaboprasi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan alokasi kuota rumah subsidi melalui skema KPR FLPP sebanyak 50.000 unit untuk Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam menghadirkan program perumahan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, sinergi ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur.
Dari sisi BP Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma menekankan kemudahan akses pembiayaan rumah subsidi.
Termasuk persyaratan yang semakin sederhana, suku bunga terjangkau, serta kepastian cicilan jangka panjang yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Program KPR FLPP dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang ringan dan berkelanjutan,” ujar Sid Herdi.
Peserta sosialisasi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari nasabah PNM, pelaku UMKM, pengembang, toko bahan bangunan, kontraktor, hingga calon penerima manfaat program KUR Perumahan.
Hal ini mencerminkan pendekatan ekosistem yang menghubungkan sisi permintaan (demand) dan penyediaan (supply) dalam sektor perumahan.
Dalam rangkaian kegiatan, Menteri PKP juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait penurunan suku bunga pinjaman bagi nasabah PNM.
Kebijakan ini disambut antusias oleh para peserta, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi rakyat.
Lebih lanjut, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan melalui Bank BTN di Surabaya mencatatkan capaian signifikan dengan nilai sebesar Rp 305,26 miliar, melampaui realisasi sebelumnya.
Penyaluran ini mencakup pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga pembiayaan kepemilikan rumah.
Melalui kolaborasi ini, BP Tapera memandang bahwa integrasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi strategi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Diharapkan, program KUR Perumahan dan KPR FLPP tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang naik kelas dan berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional. (SXD)
