INVESTORBISNIS.COM – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengamanan stok BBM, perbaikan distribusi, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor energi dan mineral.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman, dengan stok Pertalite tersedia untuk 16 hingga 18 hari, sementara jenis BBM lainnya berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil dikutip Sabtu (24/10/2026).
Terkait keterlambatan pasokan BBM di Bali, Menko Bahlil menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan cadangan nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal.
Pemerintah telah melakukan penanganan sehingga stok BBM di Bali kembali mencapai 12 hari.
“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.
Pemerintah juga terus mengantisipasi hambatan distribusi energi akibat faktor cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua.
Sementara itu, ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari, dengan cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.
Dalam upaya memperkuat tata kelola pengadaan energi, Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah (government-to-government atau G2G) lewat Badan Layanan Umum (BLU).
Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam pengurangan ketergantungan impor solar.
“Untuk solar Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar (CN)48, solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah telah menangani gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional guna memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan layanan listrik yang stabil.
“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani dan sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” katanya.
Selain menjaga pasokan energi, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
Bahlil melaporkan realisasi PNBP periode Januari–Oktober 2026 mencapai Rp 127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp 133,63 triliun atau kurang sekitar Rp 5,93 triliun.
Pemerintah bahkan menargetkan penerimaan hingga Rp 165 triliun atau Rp 31,37 triliun dari target yang ditetapkan untuk membantu memperkuat ruang fiskal negara, termasuk dalam pembiayaan subsidi BBM.
“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal devisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp 165 triliun Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp 30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Bahlil.
Kinerja positif juga terlihat pada sektor ekspor batu bara. Meski volume ekspor Januari–September 2026 turun menjadi sekitar 343 juta ton dibandingkan 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspor justru meningkat dari sekitar USD 21 miliar menjadi USD 23,71 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan nilai ekspor di tengah penurunan volume komoditas yang dikirim ke luar negeri.
“Jadi barang produksi turun pendapatan naik,” tegas Bahlil saat menjelaskan perkembangan kinerja ekspor batu bara nasional.
Sementara itu, ekspor nikel juga menunjukkan peningkatan. Hingga Agustus 2026, nilai ekspor nikel dilaporkan mencapai sekitar USD 24,55 miliar, naik dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar USD 21,22 miliar.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator penguatan kontribusi komoditas mineral terhadap perdagangan nasional. (JMX)
