INVESTORBISNIS.COM – Bank Indonesia (BI) menyebut posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II/2026 tetap terjaga.
Posisi ULN Indonesia pada triwulan II/2026 tercatat sebesar USD 453,4 miliar, atau secara tahunan tumbuh 4,4 persen (yoy).
Jika dikonversikan dengan kurs Rp 17.850 per USD, nilai tersebut sekitar Rp 8.093 triliun.
Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, ULN publik tetap terjaga.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan II/2026 tercatat sebesar USD 216,3 miliar atau tumbuh 2,9 persen (yoy).
“ULN pemerintah itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I/2026 sebesar 3,8 persen (yoy),” kata Denny dalam keterangan resminya, Selasa (18/8/2026).
Lebih jauh ia menjelaskan, perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” jelasnya.
Denny mengungkapkan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka Panjang,” tegasnya.
Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market.
“Juga sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat,” ungkapnya.
Denny juga menjelaskan pada periode yang sama ULN swasta melanjutkan kontraksi.
Posisi ULN swasta pada triwulan II/2026 tercatat sebesar USD 194,6 miliar atau mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3 persen (yoy) pada triwulan I/2026.
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3 persen (yoy) pada triwulan I/2026.
“Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta,” katanya.
Denny mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6 persen pada triwulan II/2026, dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” tegasnya.
Denny menambahkan, Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya ini dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya. (KRQ)
