INVESTORBISNIS.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei bukan sekadar seremoni tahunan. Melainkan momentum refleksi atas nasib kelas pekerja.
Di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan, posisi pekerja di berbagai sektor rupanya kian rentan.
Hal ini mendapat sorotan dari Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto.
Menurut Prof. Bagong, Hari Buruh tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam. Terutama melihat kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja.
Ia menyayangkan masih banyak pihak yang memosisikan pekerja sekadar sebagai beban pengeluaran, bukan penggerak utama ekonomi.
“Tidak sedikit perusahaan yang menempatkan buruh hanya sebagai beban. Sehingga mereka meminta kelonggaran agar upah tidak naik dan sebagainya. Intinya, buruh bukan dianggap sebagai aset yang penting,” ungkap Prof. Bagong, Sabtu (2/5/2026).
Menyoroti tren pekerja gig economy, seperti pengemudi ojek online (ojol), Prof. Bagong menilai penggunaan istilah ‘mitra’ seringkali hanya menjadi samaran akan kerentanan yang sebenarnya.
“Sebutan mitra sebetulnya untuk menutupi proses eksploitasi yang dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi driver ojol sering kali tidak berdaya di bawah tekanan kerja yang ditawarkan pemilik aplikasi. Mereka menuruti semua yang sudah diatur oleh pemilik aplikasi,” tegas Guru Besar FISIP Unair tersebut.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa hal yang paling disayangkan adalah para “mitra” ini pada akhirnya harus menanggung sendirian seluruh risiko dari pekerjaan yang mereka lakukan.
Di sisi lain, buruh di sektor formal pun tak luput dari kerentanan akibat sistem kerja kontrak (outsourcing).
Prof. Bagong menjelaskan bahwa sistem ini secara langsung membuat posisi tawar buruh menjadi sangat lemah.
“Pengusaha terbebas dari berbagai kewajiban yang seharusnya karena menerapkan sistem kontrak. Ini adalah model kerja yang mensubordinasi buruh,” paparnya.
Kondisi subordinasi tersebut semakin parah dengan tidak sinkronnya antara ketersediaan lapangan kerja dan profil tenaga kerja di Indonesia.
Banyak perusahaan baru yang beroperasi dengan sistem padat modal. Sehingga terjadi mismatch (ketidakcocokan) dengan profil mayoritas buruh di lapangan. Akibatnya, angka pengangguran tetap tinggi.
Ancaman dunia kerja nyatanya tidak hanya mengintai buruh kasar. Prof. Bagong membenarkan bahwa kelompok sarjana atau kalangan terdidik kini juga berada di posisi yang semakin rentan.
Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, fenomena pengangguran terdidik justru terus bertambah.
Sebagai solusi, Prof. Bagong merekomendasikan adanya intervensi kebijakan yang nyata dari pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan demografi Indonesia.
“Pemerintah perlu menggeser orientasi dari industri yang padat modal ke industri yang padat karya. Tanpa ini, maka isu pengangguran akan masih terus bermunculan,” pungkasnya. (SQW)
