Keuangan

Jelang Program Penjaminan Polis, LPS dan OJK Perkuat Koordinasi Pertukaran Data

248
×

Jelang Program Penjaminan Polis, LPS dan OJK Perkuat Koordinasi Pertukaran Data

Sebarkan artikel ini
KERJA SAMA: Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, dalam penandatanganan kerjasama terkait persiapan Penjaminan Polis Asuransi, di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026). (IST)

INVESTORBISNIS.COM – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Penjaminan Polis Asuransi.

Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Penjaminan Polis Asuransi.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan LPS dalam menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).

Penandatanganan dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, Selasa (17/11/2026) di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba mengatakan, penguatan koordinasi dengan OJK merupakan bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan penjaminan polis asuransi.

“Melalui penguatan kerja sama ini, LPS dan OJK berharap persiapan penjaminan polis asuransi dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, didukung dengan ketersediaan informasi yang memadai, serta memperkuat kesiapan kedua lembaga dalam menjalankan mandat UUP2SK,” ujarnya dikutip Sabtu (21/11/2026).

Dia menambahkan, salah tantangan utama dalam penyelenggaraan Penjaminan Polis adalah ketersediaan data, khususnya data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Ketersediaan data tersebut merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi.

“Juklak ini juga mengatur mekanisme koordinasi dalam kondisi yang memerlukan penanganan khusus. Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun dalam resolusi, pertukaran informasi antara kedua lembaga dapat mendukung proses analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas, penjajakan calon investor atau perusahaan penerima, serta koordinasi tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga,” tambahnya.

READ  Empat BPR Nusumma Resmi Bergabung untuk Perkuat Daya Saing

Melalui Juklak ini, LPS dan OJK menyepakati mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, termasuk penunjukan focal point dan liaison officer pada masing-masing lembaga, tata cara penyampaian permintaan dan pemenuhan data, serta pengaturan jangka waktu penyampaian informasi sesuai dengan jenis kebutuhan dan tahapan penanganan.

Ruang lingkup pertukaran data dan informasi mencakup berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan penjaminan polis asuransi, mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi dalam penjaminan polis asuransi, pemantauan kondisi perusahaan asuransi, penanganan perusahaan dalam penyehatan perusahaan asuransi, penanganan perusahaan asuransi dalam resolusi, hingga perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan berada dalam proses likuidasi.

Informasi yang dipertukarkan antara lain mencakup profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), informasi hasil pengawasan, serta informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing Lembaga dalam Pelaksanaan Penjaminan Polis Asuransi. (SLQ)