INVESTORBISNIS.COM – Menjelang masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027), pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoordinasikan pemberian stimulus tarif transportasi.
Pemerintah juga mengintensifkan pengawasan keselamatan demi memastikan mobilitas masyarakat aman, nyaman, dan terjangkau.
Guna meringankan biaya perjalanan liburan dan pulang kampung, pemerintah menyiapkan stimulus tarif sebesar Rp 883,4 miliar untuk empat moda transportasi, yaitu pesawat udara, kereta api, kapal Pelni, dan kapal penyeberangan ASDP.
Selain meringankan ongkos perjalanan masyarakat, penghematan tersebut diharapkan dapat mendongkrak konsumsi produk UMKM dan menggerakkan perekonomian di daerah tujuan.
Mengingat kuota stimulus terbatas, masyarakat diimbau merencanakan perjalanan serta memesan tiket lebih awal melalui kanal resmi masing-masing operator guna menghindari penipuan.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menegaskan, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk mengintensifkan ramp check atau pemeriksaan kelaikan sarana transportasi di seluruh moda, mencakup angkutan jalan, penyeberangan, laut, udara, dan perkeretaapian.
“Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh,” ujar Dudy dikutip Selasa (10/11/2026).
Langkah pencegahan dan kesiapan tersebut diwujudkan melalui pengawasan ketat di berbagai sektor.
Untuk transportasi darat, pengawasan kelaikan armada bus dioptimalkan melalui sistem digital terintegrasi MitraDarat.
Transportasi laut dan penyeberangan dengan uji kelaiklautan dijadwalkan terhadap 2.140 kapal sepanjang November 2026 oleh 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Untuk transportasi udara, pelaksanaan ramp inspection dijadwalkan di 20 bandar udara serta inspeksi kesiapan keselamatan pada 223 bandara mulai 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
Sedangkan di sektor perkeretaapian, pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kelaikan sarana-prasarana digelar bertahap untuk mengawal operasional ribuan perjalanan KA harian selama masa Nataru.
Dudy menekankan kelancaran dan keberhasilan angkutan Nataru 2026/2027 menuntut kedisiplinan operator serta koordinasi solid antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. (MFX)
