INVESTORBISNIS.COM – Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan UMKM agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas.
“Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” ungkap Ferry yang juga Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Ferry Irawan, dikutip Senin (12/10/2026).
Hingga 23 September 2026, realisasi Kredit Program telah mencapai Rp 258,75 triliun atau 78,47 persen dari plafon 2026, dengan 67,84 persen disalurkan ke sektor produksi.
KUR sebagai program utama telah tersalurkan Rp 232,66 triliun atau 80,08 persen dari target Rp 290,52 triliun kepada 3,61 juta debitur, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.
Ferry menjelaskan, dalam jangka panjang, KUR telah menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM.
Sejak 2015 hingga 23 September 2026, KUR telah tersalurkan sebesar Rp 2.492,22 triliun kepada 57,55 juta debitur.
Pelaksanaan KUR didukung oleh koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, skema pembiayaan yang menjangkau pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan, dukungan subsidi dan penjaminan pemerintah, serta fokus pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja.
Pengalaman tersebut akan dibawa ke tingkat internasional melalui Internasionalisasi Kredit Program (IKP) 2026 sebagai bagian dari upaya berbagi praktik kebijakan dan pembelajaran dalam memperluas akses pembiayaan produktif.
Sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang, pemerintah juga melakukan penyempurnaan terhadap berbagai skema Kredit Program.
Kredit Usaha Pertanian tengah disiapkan sebagai pengembangan Kredit Alsintan, mencakup pembiayaan usaha peternakan dengan plafon di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan usaha alsintan hingga Rp 5 miliar, untuk mendukung hilirisasi, swasembada, dan ketahanan pangan.
Pada Kredit Industri Padat Karya (KIPK), penyempurnaan dilakukan melalui perluasan akses modal kerja, penyesuaian uang muka, perluasan sektor usaha, penyederhanaan persyaratan tenaga kerja, dan penyempurnaan ketentuan refinancing.
Sementara itu, target Kredit Program Perumahan (KPP) 2026 dioptimalkan hingga Rp 50 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) berdasarkan Permenko Nomor 7 Tahun 2026, dengan plafon hingga Rp 15 juta dan pendampingan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera. (DRE)
