INVESTORBISNIS.COM – Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan total produksi nasional mencapai 9,83 juta ton.
Sentra utama pengembangan rumput laut di Indonesia berada di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur.
Dari ratusan spesies yang ada, jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah Eucheuma cottonii (penghasil karagenan), Eucheuma spinosum, dan Gracilaria (bahan agar-agar).
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan jajaran Kementerian Perindustrian siap mengambil langkah untuk mempersiapkan ekosistem industri rumput laut nasional.
Ia berharap upaya bersama ini dapat mengantarkan produksi rumput laut Indonesia menjadi nomor satu di dunia.
Hal itu disampaikan Menperin dalam Peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026–2030 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
“Insyaallah jajaran Kemenperin siap mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan ekosistem industri rumput laut ini sebagai satu potensi baru yang membanggakan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi langkah penting agar produksi rumput laut Indonesia dan seluruh hilirisasinya bisa menjadikan produksi rumput laut Indonesia nomor satu di dunia, seperti yang disampaikan Kepala Bappenas (Rachmat Pambudy, Red),” kata Sarmuji.
Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi, seiring besarnya potensi sumber daya rumput laut Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah.
Pengembangan komoditas tersebut diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membangun rantai nilai industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Langkah ini sejalan dengan ISDAP 2026–2030 yang diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
“Bagi Kementerian Perindustrian, inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi pembangunan rumput laut nasional, khususnya dalam industrialisasi, hilirisasi, penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Sarmuji.
Menurut Sarmuji, pengembangan industri rumput laut memiliki relevansi dengan kinerja sektor manufaktur nasional yang terus tumbuh positif.
Pada triwulan II/2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Pada periode yang sama, sektor ini menyumbang Rp 1.102,88 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 38,98 persen terhadap realisasi investasi nasional, dan sekitar 82,40 persen terhadap ekspor nasional.
Sebanyak 14 dari 15 subsektor industri pengolahan nonmigas juga mencatatkan pertumbuhan positif.
Berdasarkan data Manufacturing Value Added (MVA) tahun 2025 yang dirilis World Bank, nilai tambah industri manufaktur Indonesia mencapai USD 275,61 miliar, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-12 dunia dan pertama di Asia Tenggara.
Khusus industri makanan dan minuman, sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada semester I/2026, industri makanan dan minuman menyumbang 41,86 persen terhadap PDB industri nonmigas dan 7,16 persen terhadap PDB nasional, serta tumbuh 6,77 persen.
Dalam pengembangannya, rumput laut menjadi salah satu komoditas yang berpotensi besar diolah menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah.
“Rumput laut memiliki peluang pemanfaatan yang luas, tidak hanya sebagai komoditas, tetapi juga sebagai bahan baku berbagai produk bernilai tambah. Produk turunannya antara lain pangan, agar dan karagenan, hingga bahan untuk industri farmasi, kosmetik, nutraceutical, biomaterial, dan bioplastik,” tutur menteri asal Surabaya itu.
Karena itu, Kemenperin menilai peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan diversifikasi produk menjadi bagian penting dalam pengembangan industri rumput laut.
Pengembangan tersebut diarahkan pada penguatan kapasitas industri, peningkatan inovasi, pembukaan pasar baru, serta peningkatan daya saing produk Indonesia.
Pada saat yang sama, aspek keberlanjutan juga perlu diperhatikan, termasuk ketersediaan bahan baku, kualitas lingkungan, efisiensi sumber daya, serta manfaat bagi masyarakat di sentra produksi.
Arah pengembangan tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2026–2045 yang saat ini dalam proses finalisasi.
Strategi pengembangannya memperhatikan kesinambungan rantai pasok mulai dari bahan baku hingga produk hilir.
“Pengembangan industri tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sentra produksi bahan baku di hulu serta industri pengguna dan pasar di hilir,” jelas Sarmuji.
Menurut Sarmuji, pembangunan ekosistem industri rumput laut membutuhkan sinergi antara program pemerintah, investasi swasta, pembiayaan, riset, inovasi, teknologi, serta kerja sama internasional.
Sinergi tersebut penting untuk membangun rantai nilai industri yang memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Melalui perannya dalam pengembangan industri, peningkatan nilai tambah, serta perluasan akses pasar dan ekspor, Kemenperin mendorong agar industrialisasi rumput laut tidak hanya berorientasi pada pengolahan komoditas, tetapi juga membangun rantai nilai dan mengoptimalkan potensi ekonomi biru, yakni konsep ekonomi yang berbasis pada kelestarian ekosistem laut.
Sarmuji berharap ISDAP 2026–2030 dapat menjadi landasan bagi langkah bersama yang lebih terarah dan konkret dalam membangun industri rumput laut nasional.
“Kementerian Perindustrian siap berkontribusi dalam memperkuat hilirisasi, nilai tambah, daya saing, dan akses pasar, serta terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (LFG)
