INVESTORBISNIS.COM – Dua agenda yang selama ini berjalan di jalur terpisah yaitu hilirisasi sumber daya alam dan percepatan energi bersih, kini berada di bawah satu payung koordinasi.
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kamis (1/10/2026), di Istana Negara, Jakarta.
Bahlil menyatakan kesiapannya menjalankan dua tanggung jawab yang kini diembannya, baik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi maupun sebagai Menteri ESDM.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi,” ujarnya usai dilantik.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Dalam penugasan barunya, Bahlil Lahadalia tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.
Penyatuan koordinasi ini diarahkan pada dua sasaran yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik yaitu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri serta memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Keduanya menyangkut lapangan kerja, penerimaan negara, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Bahlil menyebut dinamika geopolitik dan perekonomian global sebagai alasan agenda tersebut tidak lagi dapat ditangani secara terpisah.
Pada waktu yang sama, tuntutan untuk mempercepat penggunaan energi bersih terus menguat.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” lanjut Bahlil.
Penugasan baru itu melanjutkan rangkaian kerja yang sudah berjalan. Sebelumnya, Bahlil memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang menyiapkan proyek-proyek prioritas hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.
Pada Maret 2026, Presiden juga menunjuknya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan koordinasi yang kini berada dalam satu kendali, program hilirisasi dan transisi energi diharapkan berjalan lebih menyeluruh dan terukur, mulai dari penyiapan proyek prioritas hingga tahap implementasi di lapangan. (WHY)
