INVESTORBISNIS.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan nasional untuk pengentasan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE). Langkah strategis ini dirancang untuk mengubah paradigma bantuan sosial (bansos) dari sekadar jaring pengaman menjadi dorongan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM) agar mampu graduasi dari kepesertaan bansos.
Penunjukan ini disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jumat (21/8/2026).
Keberhasilan Banyuwangi dalam mengimplementasikan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos)—yang kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia—menjadi alasan utama Kemensos kembali memandatkan daerah di ujung timur Pulau Jawa ini sebagai pelopor.
“Model pengentasan kemiskinan ini harus fokus di lokasi tertentu dan tidak bisa diuji di banyak tempat secara bersamaan. Kami memilih Banyuwangi dengan harapan kesuksesan program Perlinsos sebelumnya terulang kembali,” ujar Andy.
Melalui PPSE, intervensi difokuskan pada penguatan keterampilan, pemberian akses usaha, penyediaan aset produktif, serta pendampingan berkelanjutan. Sasarannya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, ATENSI, dan orang tua siswa Sekolah Rakyat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4, berumur 19–64 tahun, serta telah menerima bantuan minimal satu tahun.
Kemensos mencatat bahwa efektivitas pengentasan kemiskinan di Banyuwangi didukung oleh dua faktor utama: penguatan sektor ekonomi dan ketepatan data, salah satunya lewat integrasi sistem UGD Kemiskinan daerah. Untuk mematangkan skema ini, tim Ditjen Pemberdayaan Masyarakat telah diterjunkan ke lapangan guna memetakan ekosistem kemiskinan lokal sebagai dasar acuan replikasi nasional.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut positif kepercayaan pusat dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan rekomendasi teknis program tersebut.
“Ini menjadi tugas besar bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pemerintah pusat. Kami yakin program ini tidak hanya menyalurkan bansos, tetapi benar-benar memperkuat kapasitas dan daya saing ekonomi warga,” tegas Ipuk.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 6,13 persen. Kehadiran PPSE diharapkan mampu mempercepat penurunan angka tersebut sekaligus melahirkan cetak biru (blueprint) nasional pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan. (VUT)
