INVESTORBISNIS.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan ekonomi umat sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah mengatakan, kekuatan ekonomi umat Islam akan turut menentukan posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global yang kian ketat ke depan.
Titi mengidentifikasi tiga persoalan mendasar yang masih menghambat kemandirian ekonomi nasional.
Pertama, konsentrasi kepemilikan modal pada segelintir pihak yang membuat kedaulatan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.
Kedua, kebijakan yang dinilai belum cukup memihak pelaku UMKM dan sektor ekonomi Syariah.
“Ketiga rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan pengusaha muslim,” ungkapnya dikutip Senin (27/7/2026).
Meski demikian, ia memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menggembirakan sepanjang 2026.
Ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama, laju inflasi terjaga di angka 2,42 persen, dan tingkat kepercayaan konsumen berada pada posisi 122,9 mencerminkan optimisme publik terhadap prospek perekonomian.
Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sejalan dengan posisi daya saing global Indonesia.
Merujuk pada IMD World Competitiveness Ranking 2026, Indonesia menempati peringkat ke-48 dari 70 negara yang disurvei, dengan efisiensi bisnis dan mutu infrastruktur menjadi titik lemah yang perlu segera dibenahi.
Titi menyoroti besarnya potensi ekonomi syariah nasional, mulai dari nilai aset keuangan syariah yang terus tumbuh, kinerja ekspor produk halal yang kian ekspansif, hingga jumlah produk bersertifikat halal yang terus bertambah.
Ia menyebut pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, melalui penguatan tiga elemen utama: industri halal, sektor keuangan syariah, dan ekosistem usaha yang saling terintegrasi.
Titi menambahkan, permintaan produk halal di pasar global terus menanjak, dan Indonesia sejatinya memiliki modal kuat pada sejumlah sektor unggulan seperti modest fashion, wisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik halal, hingga industri makanan halal.
“Sektor-sektor tersebut perlu terus dikuatkan agar Indonesia mampu naik kelas menjadi pemain utama dalam rantai nilai global,” ujarnya.
Sebagai penopang utama perekonomian nasional, UMKM tercatat mempekerjakan lebih dari 120 juta orang dari sekitar 65 juta unit usaha yang ada, serta menyumbang kurang lebih 62 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Melihat skala kontribusi tersebut, Titi mendesak agar kemudahan akses pembiayaan, percepatan digitalisasi, dukungan sertifikasi halal, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dijadikan agenda prioritas dalam kebijakan pemberdayaan UMKM.
Ia juga menggarisbawahi peran krusial transformasi digital dalam mendongkrak efisiensi dan daya saing pelaku usaha.
“Optimalisasi kecerdasan buatan, penguatan infrastruktur pusat data nasional, serta perluasan literasi digital dinilai dapat membuka jalan bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan produktivitas,” ungkapnya.
Selain isu digital, Titi turut mendorong percepatan pembangunan ekonomi hijau lewat pengembangan energi terbarukan, mekanisme perdagangan karbon, skema pembiayaan berkelanjutan, dan hilirisasi sumber daya alam.
Baginya, hilirisasi bukan sekadar memperkuat basis industri domestik, melainkan juga menjadi pengungkit daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.
Pada aspek perdagangan internasional, Titi memandang optimis peluang yang terbuka bagi Indonesia melalui berbagai skema kerja sama ekonomi lintas negara, termasuk langkah aksesi ke OECD dan rampungnya sejumlah perjanjian dagang internasional.
“Keterbatasan akses pembiayaan formal yang masih dialami jutaan pelaku UMKM, serta kebutuhan untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan, tetap menjadi pekerjaan rumah bersama,” pungkasnya. (HGT)
