INVESTORBISNIS.COM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya membangun ekosistem usaha yang kondusif bagi pengusaha mikro melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan pendampingan, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro yang juga menjabat Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik menegaskan pemberdayaan usaha mikro tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurutnya, akses pembiayaan harus berjalan seiring dengan perluasan akses pasar agar UMKM memiliki kemampuan untuk berkembang secara berkelanjutan.
“Pemerintah ingin membangun ekosistem usaha yang sehat. Memberikan akses pembiayaan tanpa diikuti akses pasar justru berpotensi menjadi beban bagi pengusaha karena produk yang dihasilkan tidak terserap. Sebaliknya, ketika permintaan pasar meningkat tetapi UMKM kesulitan memperoleh modal, peluang tersebut juga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kedua aspek ini harus dihadirkan secara bersamaan,” ujar Riza Damanik dikutip Kamis (23/7/2026).
Riza menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, pemberdayaan UMKM tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan melalui pendekatan ekosistem yang menghubungkan seluruh kebutuhan UMKM, mulai dari legalitas, pembiayaan, pendampingan, hingga perluasan akses pasar.
Menurutnya, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro merupakan implementasi nyata dari pendekatan tersebut.
Pada 2026, festival diselenggarakan di 10 provinsi, dengan Jawa Timur menjadi salah satu daerah pelaksana dan Kabupaten Jember sebagai tuan rumah.
“Festival ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah menghadirkan kemudahan dan pelindungan bagi usaha mikro agar semakin tumbuh, berkembang, dan produktif,” katanya.
Riza juga menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan bagi UMKM terus menunjukkan perkembangan positif.
Hingga Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional telah mencapai lebih dari Rp 160 triliun atau lebih dari separuh target penyaluran sebesar Rp 290 triliun pada tahun ini.
Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Indonesia.
Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di provinsi tersebut telah melampaui Rp 27 triliun kepada lebih dari 470 ribu UMKM.
Sementara itu, di Kabupaten Jember, penyaluran KUR telah menembus lebih dari Rp 1 triliun kepada lebih dari 20 ribu UMKM.
Sebanyak 69 persen pembiayaan tersebut disalurkan ke sektor produksi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 65 persen.
“Penyaluran pembiayaan ke sektor produksi memberikan dampak yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, sekaligus memperkuat sektor-sektor unggulan daerah,” ungkapnya.
“Di Jember, pembiayaan yang dominan mengalir ke sektor pertanian akan memperkuat ekonomi daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional menuju swasembada pangan,” jelasnya. (KEA)
