INVESTORBISNIS.COM – Indonesia resmi mengukuhkan posisinya sebagai pelopor energi hijau global. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program mandatori Biodiesel 50% (B50) di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026).
Dengan peluncuran ini, Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan mandatori pencampuran 50 persen bahan bakar nabati ke dalam minyak solar.
“Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini adalah bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah telah mendorong percepatan penggunaan biodiesel bahkan sejak sebelum dirinya dilantik. Setelah resmi menjabat, ia terus mengawal peningkatan bauran energi ini dari B40 hingga menargetkan pencapaian B100 di masa depan.
Hemat Devisa Negara hingga Rp170 Triliun
Penerapan kebijakan B50 ini membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa implementasi B50 mampu menekan impor solar secara masif dan menghemat devisa negara dalam jumlah besar.
“Pada B40, penghematan devisa sebesar Rp133 triliun. Dengan implementasi B50, ternyata penghematan bisa mencapai Rp170 triliun,” urai Bahlil.
Selain mengamankan devisa, program B50 juga mendongkrak nilai tambah industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) domestik, dari yang sebelumnya sebesar Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun. Sektor ketenagakerjaan pun turut merasakan dampak positif dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja yang melonjak menjadi 2,1 juta orang, naik dari 1,8 juta orang pada era B40.
Jaminan Pasar bagi Petani Sawit Nasional
Dari sisi hulu, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan baru ini otomatis meningkatkan kebutuhan CPO dalam negeri dari 15,2 juta ton menjadi kisaran 16,3 hingga 17 juta ton. Tingginya serapan domestik ini diklaim akan memberikan kepastian pasar serta stabilitas harga bagi para petani sawit mandiri.
“Kalau harga CPO di luar negeri rendah dan negara lain tidak mau (membeli), kita bisa sisihkan untuk bangun industri hilirisasi B50. Supaya harga petani dan industri naik, dan negara sejahtera,” pungkas Bahlil.
Langkah berani ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global, tetapi juga mempercepat laju hilirisasi komoditas yang menjadi penopang utama ekonomi hijau Indonesia. (VYW)
