INVESTORBISNIS.COM – Keputusan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan perombakan sejumlah pejabat pasca tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur menuai sorotan.
Alih-alih sekadar memutasi jajaran di bawahnya, desakan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mundur dari jabatannya justru semakin menguat.
“Harusnya yang dicopot itu dirutnya, bukan pejabat daop,” tulis akun @dinas_mum3t dalam unggahannya menanggapi ini.
Perombakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK.DZ/KH.608/V/307/SAP/KA-2026 tertanggal 26 Mei 2026. Dalam keputusan itu, sejumlah pejabat strategis mengalami pergantian posisi.
Salah satu yang paling menonjol adalah pencopotan Wahyu Cahyono dari jabatan Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta. Wahyu kini menempati posisi sebagai Staf Fungsional Khusus Level 1 di Direktorat Sarana dan Prasarana Kantor Pusat.
Posisi yang ditinggalkannya digantikan Januri yang sebelumnya menjabat Executive Vice President Divisi Regional III Palembang.
Selain itu, Lutfi Wijaya yang sebelumnya menjabat Deputy I Daerah Operasi 1 Jakarta dimutasi menjadi Vice President Divisi Regional II Sumatera Barat.
Jabatannya digantikan Udin Saepudin yang sebelumnya menjabat Train Operation Vice President Kantor Pusat PT Kereta Commuter Indonesia.
Sementara itu, Deddy Hendrady yang sebelumnya menjabat Deputy II Daerah Operasi 1 Jakarta juga dimutasi menjadi Staf Fungsional Khusus Level 3 di Direktorat Sarana dan Prasarana Kantor Pusat.
Namun langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan. Ramai diperbincangkan di media sosial, kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2026 itu bukan sekadar insiden operasional biasa, melainkan tragedi besar yang menelan korban jiwa dalam jumlah signifikan.
Dalam peristiwa tersebut, 16 orang meninggal dunia dan sekitar 90 orang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban meninggal merupakan penumpang perempuan yang berada di gerbong khusus wanita saat tabrakan terjadi.
Sejumlah nitizen yang aktif mengawal kasus ini menilai, rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan perusahaan.
“Tanggung jawab keselamatan operasional pada akhirnya berada di level manajemen tertinggi, bukan hanya pada pejabat teknis di lapangan,” tulis akun @ratulebaha10.
Karena itu, mutasi sejumlah pejabat dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab hanya dibebankan kepada jajaran menengah dan operasional. Padahal publik masih menunggu bentuk pertanggungjawaban yang lebih substantif dari pucuk pimpinan perusahaan.
Terlebih, hingga saat ini investigasi penyebab kecelakaan masih berlangsung. Tim dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap faktor yang menyebabkan tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line tersebut.
Karena proses investigasi belum rampung, sejumlah kalangan menilai langkah mutasi pejabat terkesan prematur. Hasil investigasi KNKT nantinya justru akan menjadi dasar penting untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan sistemik, kelemahan prosedur keselamatan, atau bahkan kegagalan manajemen yang lebih luas.
“Jika yang terjadi adalah kegagalan sistem keselamatan, maka pertanggungjawaban tidak bisa berhenti pada level pejabat daerah operasi. Direksi, terutama direktur utama, harus siap dievaluasi,” tulis @kemenko_kebenaran.
Tragedi Bekasi Timur menjadi salah satu kecelakaan kereta api paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, desakan agar Direktur Utama PT KAI mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri diperkirakan akan terus menguat seiring proses investigasi KNKT yang masih berjalan.
Bagi keluarga korban, yang terpenting bukan sekadar perpindahan jabatan sejumlah pejabat, melainkan adanya jaminan bahwa tragedi yang merenggut 16 nyawa dan melukai puluhan penumpang itu tidak akan terulang kembali di masa mendatang. (XSZ)
