INVESTORBISNIS.COM – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali menegaskan satu hal mendasar dalam ekonomi global: ketidakpastian adalah risiko yang paling mahal.
Bagi Indonesia, dampaknya tidak hanya terasa di pasar keuangan, tetapi juga merembet ke struktur ekonomi makro secara lebih luas.
Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencerminkan respons pasar terhadap meningkatnya risiko global.
Ancaman gangguan pasokan energi, khususnya di jalur strategis seperti Selat Hormuz, menjadi pemicu utama lonjakan harga minyak dunia—yang pada akhirnya berdampak langsung pada negara importir energi seperti Indonesia.
Rupiah, Energi, dan Imported Inflation
Keterkaitan antara geopolitik dan nilai tukar rupiah bukanlah fenomena baru. Namun, dalam konteks saat ini, tekanan yang terjadi bersifat lebih kompleks.
Kenaikan harga minyak tidak hanya meningkatkan beban impor, tetapi juga memicu imported inflation—yakni inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.
Ketika biaya energi meningkat, efeknya akan menjalar ke sektor transportasi, logistik, hingga harga barang konsumsi.
Dalam jangka pendek, hal ini berpotensi mempersempit ruang kebijakan moneter, karena stabilitas harga menjadi prioritas utama.
Akademisi dari Universitas Dinamika, Rudi Santoso menilai, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal yang bersifat struktural.
“Ketegangan geopolitik seperti konflik AS–Iran memiliki efek berantai. Kenaikan harga minyak akan mendorong inflasi, menekan rupiah, dan pada akhirnya memicu volatilitas di pasar saham,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
IHSG dan Perilaku Investor Global
Rudi menjelaskan, di pasar modal, volatilitas IHSG mencerminkan perubahan perilaku investor global yang cenderung menghindari risiko (risk-off).
“Ketika ketidakpastian meningkat, investor akan mengalihkan aset ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti dolar AS atau obligasi negara maju,” ungkapnya.
Dampaknya, lanjut Rudi, pasar negara berkembang seperti Indonesia menjadi rentan terhadap capital outflow.
Tekanan ini diperparah oleh sentimen domestik, termasuk potensi delisting terhadap 18 emiten yang mencerminkan adanya persoalan fundamental di tingkat korporasi.
“Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai double shock: tekanan eksternal dari geopolitik dan tekanan internal dari struktur pasar domestik,” tegasnya.
Emas: Safe Haven yang Tidak Selalu Stabil
Secara teoritis, emas merupakan aset lindung nilai (safe haven) saat terjadi krisis.
Namun dalam situasi saat ini, harga emas justru menunjukkan volatilitas yang tinggi.
“Hal ini disebabkan oleh penguatan dolar AS dan ekspektasi suku bunga global yang masih tinggi,” ungkap Rudi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan aset yang dianggap “aman” pun tidak sepenuhnya imun terhadap dinamika makro global.
Bagi investor domestik, kondisi ini menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan investasi.
Risiko Delisting dan Kesehatan Pasar Modal
“Isu potensi delisting 18 emiten menjadi indikator penting yang tidak boleh diabaikan,” ingatnya.
Menurut Rudi, delisting bukan hanya persoalan teknis pasar, tetapi mencerminkan masalah mendasar dalam kinerja perusahaan, tata kelola, dan daya tahan bisnis.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
“Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat pendalaman pasar keuangan yang selama ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah,” ujarnya.
Efisiensi Fiskal: Antara Kebutuhan dan Keterbatasan
Di tengah tekanan global, peran kebijakan fiskal menjadi semakin krusial. Namun, ruang fiskal Indonesia tidak sepenuhnya leluasa.
Beban subsidi energi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dapat mengurangi fleksibilitas anggaran.
Dalam konteks ini, efisiensi belanja pemerintah menjadi kunci.
Rudi menekankan bahwa kualitas belanja negara harus menjadi prioritas utama.
“Di tengah ketidakpastian global, pemerintah harus memastikan setiap belanja memiliki multiplier effect yang jelas. Ini penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional,” tegasnya.
Efisiensi bukan berarti pengurangan belanja semata, tetapi optimalisasi alokasi anggaran agar mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal.
Menuju Ketahanan Ekonomi yang Adaptif
Situasi saat ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan berlapis—mulai dari geopolitik global, volatilitas pasar keuangan, hingga tantangan domestik.
Namun, di tengah tekanan tersebut, terdapat peluang untuk melakukan reformasi structural.
Di antaranya diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan impor.
Lalu, penguatan pasar domestik untuk mengurangi volatilitas eksternal
“Reformasi fiskal untuk meningkatkan efektivitas belanja negara,” ungkapnya.
Rudi menambahkan, pada akhirnya, ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bertahan dari guncangan, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
“Dalam konteks ini, krisis bukan sekadar ancaman, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih tangguh di masa depan,” pungkas lulusan Universitas Surabaya (Ubaya) itu. (OIU)
