INVESTORBISNIS.COM – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat Minyakita pada Desember 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan capaian Oktober dan November 2025. Penurunan tersebut berkorelasi dengan melemahnya ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama, sehingga berdampak pada pasokan minyak goreng di dalam negeri.
Sebagai informasi, program minyak goreng rakyat Minyakita merupakan hasil kewajiban pasok domestik (DMO) dari para produsen, khususnya eksportir kelapa sawit dan produk turunannya. Program ini bukan subsidi dari APBN. Produsen yang memenuhi kewajiban DMO akan memperoleh insentif berupa hak ekspor produk turunan kelapa sawit.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, menyebut realisasi DMO Minyakita pada Oktober 2025 tercatat sebesar 176.429 ton dan meningkat menjadi 184.076 ton pada November 2025. Namun, pada Desember 2025 realisasi tersebut turun menjadi 167.131 ton. Sementara itu, hingga 15 Januari 2026, realisasi DMO Minyakita baru mencapai 45.671 ton, jauh di bawah capaian bulan-bulan sebelumnya.
“Realisasi DMO Minyakita apabila dibandingkan dengan Oktober–November memang selama bulan Desember ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kita harapkan di bulan Januari 2026 ini ada kenaikan dari pelaku usaha produsen dan eksportir CPO sehingga ada kenaikan ekspor, yang nantinya akan berimbas pada realisasi DMO di dalam negeri,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube, Senin, 19 Januari 2026.
Di sisi lain, Kemendag telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025) yang mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35 persen DMO Minyakita kepada badan usaha milik negara (BUMN), seperti Perum BULOG dan ID Food beserta jaringan anak usahanya, antara lain PT PPI, RNI, dan Rajawali Nusindo.
Berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah), volume distribusi Minyakita melalui BUMN sebagai distributor lini 1 (D1) meningkat menjadi 15,31 persen atau setara 32.574,63 ton pada periode 1 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026.
Secara kumulatif sepanjang 2025, realisasi DMO melalui D1 BUMN naik sebesar 11,2 persen. Rinciannya, Perum BULOG mendistribusikan Minyakita sebesar 20.823,80 ton atau 9,79 persen, sementara ID Food menyalurkan 11.750,83 ton atau setara 5,52 persen.
Pendistribusian DMO melalui BUMN pangan tersebut dilakukan untuk mendorong penyaluran langsung ke pedagang pasar rakyat tanpa melalui perantara distributor lini 2 (D2). Langkah ini diharapkan mampu menjaga harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter tetap terjangkau oleh masyarakat.
Nawandaru menambahkan, upaya penjajakan dan pemasokan Minyakita masih terus berlangsung hingga pertengahan Januari 2026. Sejumlah produsen, kata dia, telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa mereka tengah berkoordinasi dengan BUMN, termasuk Perum BULOG dan jaringan ID Food, guna menjajaki kerja sama pendistribusian.
“Mereka sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan beberapa BUMN. Hampir semua produsen juga sudah melakukan pendekatan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mempercepat pendistribusian Minyakita, terutama di wilayah yang masih mencatat harga minyak goreng di atas HET. Menurut Nawandaru, koordinasi langsung dengan Perum BULOG dan ID Food menjadi kunci agar pasokan segera sampai ke pasar-pasar pantauan.
“Di samping itu, diperlukan pemantauan yang intensif terhadap pedagang untuk menurunkan harga minyak goreng secara keseluruhan,” pungkasnya. (DMN)
