INVESTORBISNIS.COM – Beban subsidi energi dipastikan membengkak pada tahun 2026. Pemerintah mengambil sikap tegas untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meski harga minyak mentah dunia melesat hingga menembus angka US$107 per barel, jauh melampaui asumsi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan menahan harga BBM subsidi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Langkah ini diambil demi melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah dari ancaman lonjakan inflasi.
“Khususnya menyangkut dengan harga minyak dunia yang tidak menentu, tetapi pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” tegas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/9/2026).
Lonjakan Harga Minyak Dunia dan Melebarnya Disparitas ICP
Ketegangan geopolitik yang memanas—terutama konflik antara Amerika Serikat dan Iran—menjadi pemantik utama melonjaknya harga minyak global.
Berdasarkan data pasar:
1. Minyak Brent: Naik 6,3% ke level US$107,63 per barel (per penutupan Kamis, 10/9/2026).
2. West Texas Intermediate (WTI): Melonjak 6,7% ke posisi US$102,48 per barel.
Kenaikan ini berdampak langsung pada harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP). Kementerian ESDM mencatat ICP Agustus 2026 melonjak ke angka US$89,43 per barel, atau naik US$7,75 dibanding ICP Juli 2026 (US$81,68).
Realisasi ICP ini berjarak sangat jauh dari patokan APBN 2026 yang disepakati sebesar US$70 per barel.
Perbandingan ICP vs Patokan APBN 2026:
• Patokan APBN 2026 : US$70,00 per barel
• Realisasi ICP Juli 2026 : US$81,68 per barel
• Realisasi ICP Agustus 2026: US$89,43 per barel
Anggaran Subsidi Siap Membengkak Demi Daya Beli
Bahlil tidak memungkiri bahwa pelebaran disparitas harga ini memberikan tekanan hebat bagi kas negara. Meski begitu, pemerintah memprioritaskan stabilitas ekonomi rakyat ketimbang sekadar memangkas beban fiskal.
“Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah, tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting, sekalipun dengan berbagai macam hal-hal yang harus kita lakukan,” tambah Bahlil.
Pemerintah dipastikan akan menambah alokasi anggaran subsidi tahun ini, walau besaran nominal pastinya masih dalam tahap kalkulasi.
Gangguan Pasokan di Selat Hormuz dan Prospek ICP
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menambahkan bahwa eskalasi risiko geopolitik di jalur distribusi utama menjadi pemicu kerentanan pasokan global.
“Berbagai ketegangan di kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah, termasuk serangan terhadap kapal tanker dan fasilitas kilang, telah memicu kekhawatiran pasar terhadap kelancaran pasokan minyak dunia,” jelas Laode.
Memasuki September 2026, ICP diproyeksikan masih tertahan di rentang tinggi, yaitu sekitar US$83,00 hingga US$87,00 per barel. Kementerian ESDM memastikan akan terus memantau pergerakan harga minyak secara transparan demi menjaga ketahanan energi nasional serta akuntabilitas APBN. (EKX)
