INVESTORBISNIS.COM – Pertumbuhan kredit perbankan nasional dinilai masih sangat bergantung pada investasi publik dan belanja prioritas pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik belum sepenuhnya kuat menopang pertumbuhan kredit secara organik dan berkelanjutan.
Chief Economist, Josua Pardede, mengatakan perputaran ekonomi domestik perlu diperkuat agar pertumbuhan kredit tidak hanya bergantung pada stimulus pemerintah.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, kredit perbankan tumbuh 9,49 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Maret 2026. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang melonjak 20,85 persen yoy.
Sementara itu, kredit modal kerja hanya tumbuh 4,38 persen yoy dan kredit konsumsi meningkat 5,88 persen yoy.
Menurut Josua, lonjakan kredit investasi didorong oleh berbagai program prioritas pemerintah, termasuk persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sejak akhir tahun lalu.
“Cukup banyak didorong oleh investasi publik ataupun belanja-belanja prioritas pemerintah, terkait persiapan MBG tahun lalu dan juga beberapa percepatan terkait KDMP,” ujar Josua, dikutip Jumat (15/5/2026).
Ia menilai keberlanjutan pertumbuhan kredit investasi masih akan sangat dipengaruhi dukungan fiskal pemerintah, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan proyek prioritas nasional lainnya.
Selain itu, Josua juga menyoroti rencana OJK merevisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendorong perbankan mendukung program prioritas pemerintah.
Meski demikian, ia menegaskan implementasi kebijakan tersebut tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Memang tidak mewajibkan, karena prinsip kehati-hatian tetap menjadi pakem yang harus dijalankan perbankan,” imbuhnya.
Di luar proyek pemerintah, Josua melihat sejumlah sektor masih menghadapi tekanan perlambatan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kredit konsumsi.
Fenomena downtrading di kalangan kelas menengah disebut memengaruhi keputusan masyarakat untuk menunda pembelian barang tahan lama. Kondisi itu tercermin dari beberapa indikator ekonomi, salah satunya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi.
Jika aktivitas ekonomi domestik belum cukup kuat, Josua memperkirakan pertumbuhan kredit investasi berpotensi melambat dalam beberapa waktu ke depan.
Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi pertumbuhan kredit modal kerja (KMK), mengingat sekitar 70 persen portofolio kredit perbankan saat ini masih ditopang oleh KMK.
“Kalau permintaan modal kerja melemah, tentu akan berdampak besar terhadap pertumbuhan kredit perbankan,” ujarnya.
Di sisi lain, Josua mengingatkan adanya potensi pengetatan likuiditas pada semester II-2026, terutama jika Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan di tengah aktivitas ekonomi yang belum cukup kuat.
Ia juga menyoroti potensi penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Menurutnya, langkah tersebut dapat menekan dana pihak ketiga (DPK) serta likuiditas industri perbankan.
Meski demikian, Josua menilai kondisi likuiditas perbankan saat ini masih relatif memadai. Ke depan, arah pertumbuhan kredit dinilai akan sangat ditentukan oleh kekuatan konsumsi dan aktivitas ekonomi domestik.
“Kalau konsumsi cukup solid dan permintaan modal kerja meningkat, tentu permintaan kredit juga akan ikut naik,” tandasnya. (JQX)
