INVESTORBISNIS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan bersama ini ditandai dengan penandatanganan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (8/9/2025).
Dalam P-APBD 2025, pendapatan daerah naik dari Rp28,44 triliun menjadi Rp28,59 triliun. Sementara itu, belanja daerah meningkat signifikan dari Rp30,22 triliun menjadi Rp32,99 triliun. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, fokus utama Pemprov adalah memperkuat layanan dasar masyarakat. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 32,8 persen dan kesehatan 22,46 persen. “Dengan total 55,26 persen dari anggaran, komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan dasar semakin nyata,” ujarnya.
Khofifah juga menekankan, program pengentasan kemiskinan kini lebih tepat sasaran berkat pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memprioritaskan kelompok masyarakat pada desil terbawah. Selain itu, P-APBD 2025 turut menekankan pembangunan karakter masyarakat, pemberdayaan desa, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan keberlanjutan lingkungan.
Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri per 5 September 2025, realisasi anggaran Jawa Timur telah mencapai 57,10 persen, tertinggi kedua di Indonesia setelah Gorontalo. Capaian ini sekaligus memperlihatkan kinerja pengelolaan anggaran Pemprov Jatim yang efektif dan produktif.
Di sektor pertanian, Jawa Timur tetap menjadi daerah dengan luas tambah tanam (LTT) terbesar nasional, yakni 1,485 juta hektare, dengan produksi gabah mencapai 11,316 juta ton. Prestasi ini mengukuhkan Jawa Timur sebagai produsen padi terbesar di Indonesia sejak 2020.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Timur atas sinergi dalam pembahasan Raperda. “P-APBD 2025 bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami berkomitmen agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata,” tegasnya. (OHK)
